Begini Wajah Pemilu di Pakistan

Tak ada poster kampanye di Kota Rabwah di Pakistan. Begitu juga dengan kampanye keliling di jalan-jalannya. Meskipun warga kota ini dapat menjadi suara yang berpengaruh dalam pemilihan umum Pakistan, hampir 90 persen penduduknya tidak akan memilih pada pemilu besok. Warga Rabwah, di Provinsi Punjab, sebagian besar adalah umat Ahmadiyah muslim. Mereka memboikot pemilu karena perlakuan diskriminatif saat mencoblos. Undang-undang pemilu Pakistan menempatkan Ahmadiyah dalam daftar pemilih terpisah dari umat lain dan mengkategorikan mereka sebagai non-muslim. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa aturan ini melanggar hak mereka untuk mengidentifikasi diri sebagai muslim.

 

“Ini masalah iman, sehingga kami tidak berkompromi tentang itu,” kata juru bicara komunitas Ahmadiyah, Salim Ud Din, kepada Reuters, Senin lalu. “Saat ini ada daftar pemilih yang berisi seluruh pemeluk agama, yakni Islam, Hindu, Kristen, Zoroaster, dan Sikh, sementara Ahmadiyah memperoleh daftar tersendiri dengan tulisan Qadiani.” Komisi Pemilihan Pakistan tidak menanggapi pertanyaan Reuters. Dalam surat yang dikirim kepada Salim Ud Din, Komisi Pemilihan mengatakan “mengikuti hukum yang tidak dapat diubah oleh komisi”. Retorika anti-Ahmadiyah telah meningkat menjelang pemilihan umum besok, ketika para politikus berusaha mendapat dukungan dari kalangan pemilih muslim Sunni konservatif. Tahun lalu, upaya perubahan untuk mengurangi beberapa hambatan bagi warga Ahmadiyah dalam pemilu gagal saat voting di parlemen Pakistan. Ahmadiyah menganggap diri mereka sebagai muslim. Namun pengakuan mereka bahwa Mirza Ghulam Ahmad—yang mendirikan sekte pada 1889— sebagai “nabi baru dalam Islam” dipandang oleh mayoritas Sunni sebagai pelanggaran ajaran Islam bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir Tuhan.

Secara hukum mereka tidak dapat memanggil tempat ibadah mereka sebagai masjid atau mendistribusikan literatur keagamaan, membaca Al-Quran, bahkan menggunakan salam Islam tradisional. Padahal salah satu pria yang dimakamkan di pemakaman Kota Rabwah adalah Chaudhry Zafrulah Khan. Ia adalah menteri luar negeri pertama Pakistan. Warga kota sering merujuk kepadanya dan mengatakan bahwa pendiri negara, Mohammad Ali Jinnah, memilih seorang Ahmadiyah sebagai wakil pertama Pakistan untuk dunia. Syed Qamar Suleman Ahmad memilih untuk pertama dan terakhir kalinya pada pemilu 1977. Tiga tahun sebelumnya, Ahmadiyah telah dinyatakan “non-muslim” oleh pemerintahan Partai Rakyat Pakistan (PPP) pimpinan Zulfikar Ali Bhutto. Namun Ahmad mengatakan dia masih memilih PPP karena mereka menerjunkan kandidat terbaik di daerah pemilihannya. “Saat itu pemilihan masih atas dasar menjadi Pakistan, bukan atas dasar menjadi muslim,” katanya. “Ada rasa kegembiraan.” Bhutto digulingkan dan kemudian digantung oleh penguasa militer Jenderal Zia ul Haq, yang pemerintahnya melarang Ahmadiyah mengidentifikasi diri mereka sebagai muslim. Ahmad belum memilih sejak saat itu. Masood Ahmad Khalid terakhir memberikan suara pada 1970. “Hak untuk memilih memperkuat rasa kewarganegaraan. Ini bukan tentang keinginan untuk memilih. Ini tentang hak saya.” Salim Ud Din merilis sebuah pernyataan pada 13 Juli lalu yang mengatakan bahwa komunitas Ahmadiyah sekali lagi akan melepaskan diri dari pemilihan karena undang-undang diskriminatif Pakistan. “Kami memiliki sejarah yang sangat kaya dalam berpolitik,” katanya, seraya menambahkan bahwa Pakistan telah membiarkan dirinya dikontrol oleh hak agama. Para pengamat pemilu percaya, jika 500 ribu warga Ahmadiyah di negara itu berpartisipasi, pemungutan suara mereka dapat mempengaruhi 20 kursi yang diperebutkan di Punjab, provinsi terpadat di Pakistan. “Mereka (kelompok radikal) tahu bahwa kami adalah komunitas yang terorganisasi, terdidik. Jadi, ketika kami terlibat, kami dapat memiliki pengaruh,” Ud Din menambahkan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *